Kebijakan Ekonomi Jilid 6 Jokowi 2015

Pemerintahan Jokowi kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid 6. Salah satu dari tiga kebijakan yang masuk dalam paket kali ini adalah menyediakan fasilitas dan kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, KEK sengaja dikembangkan pemerintah dalam rangka menggerakan perekonomian di wilayah pinggiran. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah fasilitas dan kemudahan bagi investor yang memusatkan aktivitas bisnisnya di KEK.

Fasilitas Pajak

Dia mengatakan fasilitas dan kemudahan investasi di KEK terbagi dalam sembilan kategori insentif, di mana yang pertama berupa keringanan pajak penghasilan (PPh) atau tax holiday dan pengurangan penghasilan kena PPH (tax allowance).

Untuk investasi lebih dari Rp 1 triliun, kata Darmin, investor berhak memperoleh tax holiday berupa pengurangan PPh mulai dari 20 persen hingga pembebasan 100 persen selama 10 hingga 25 tahun.

Fasilitas yang sama juga bisa diberikan bagi investasi di atas Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun, tetapi dengan jangka waktu pemberian hanya lima sampai 15 tahun.

Untuk investor yang tidak mendapatkan tax holiday, lanjut Darmin, berhak atas tax allowance yakni berupa pengurangan penghasilan kena PPh sebesar 30 persen selama enam tahun, serta amortisasi yang dipercepat. Selain itu, fasilitas ini juga memperhitungkan pengenaan PPh atas dividen sebesar 10 persen, dan kompensasi kerugian mulai dari lima tahun hingga 10 tahun.

Kategori kedua, lanjut Darmin, berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kegiatan impor dan ekspor dari dan menuju KEK. Selain itu, transaksi dagang yang dilakukan antar-pengusaha di dalam KEK atau dengan pebisnis di kawasan KEK lain juga dibebaskan dari kewajiban bayar PPN dan PPnBM.

“Poin yang ketiga adalah soal kepabeanan, di mana dari KEK ke pasar domestik tarif bea masuknya memakai ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA),” tutur Darmin.
Properti Asing

Tak hanya itu, kata Darmin, paket kebijakan ekonomi jilid VI juga mengatur soal kepemilikan properti bagi orang asing di KEK. Khusus di kawasan perdagangan bebas ini, jelas Darmin, warga negara asing (WNA) dimungkinkan memiliki properti berupa rumah tapak atau rumah susun tanpa dikenakan PPnBM dan pajak penjualan atas barang sangat mewah (luxury tax).

“Pemilik hunian atau properti (asing) diberikan izin tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin,” katanya di Istana Kepresidenan, Kamis (5/11).

Bisnis Wisata

Kategori kelima dari paket kebijakan VI ditujukan untuk KEk yang menjadikan pariwisata sebagai basis industri. Darmin mengatakan, Investor pariwisata yang berbisnis di kawasan ini dapat diberikan pengurangan pajak pembangunan I dan pajak hiburan masing-masing mulai dari 50 persen hingga 100 persen.

Ketenagakerjaan

Praktik hubungan industrial antara pengusaha dengan buruh juga masuk dalam paket kebijakan kali ini, dengan dibentuknya Dewan Pengupahan dan Lemabga Kerja Sama (LKS) tripartit khusus di KEK.

Khusus di KEK, pemerintah hanya mengizinkan terbentuknya satu forum serikat pekerja atau buruh di setiap perusahaan.

Selain itu, penggunaan tenaga kerja asing juga dilegalkan di KEK berbekal perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA).

Imigrasi

Terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing, pemerintah juga memberikan relaksasi prosedur keimigrasian bagi ekspatriat. Fasilitas yang ditawarkan berupa pemberian visa kunjungan awal selama 30 hari yang dapat diperpanjang sebanyak lima kali masing-masing 30 hari atau hingga lima bulan.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan visa kunjungan beberapa kali (multiple visa) yang berlaku untuk satu tahun.

Terkait Visa, pemerintah juga akan membekali izin tinggal di KEK bagi WNA yang memiliki properti maupun turis asing berusia lanjut untuk menetap di KEK pariwisata.

Izin dan Lahan

Terakhir, badan usaha swasta di KEK akan diberikan hak guna bangunan (HGB) yang bisa diperpanjang langsung bersamaan dengan permohonan pengajuan izin pertam akali. Administrator KEK juga diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan terkait penguasaan lahan atau pertanahan.

Soal perizinan, pengelola KEK juga berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayann terpadu satu pintu di kawasan bisnis tersebut. Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya tiga jam, dengan catatan semua persyaratan lengkap.

Saat ini setidaknya sudah terbentuk delapan KEK, yang berlokasi di Tanjung Lesung (Banten), Sei Manke (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Morotai (Maluku Utara), Yanjung Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur).

(Visited 1,089 times, 1 visits today)

redaksi

www.beritasaham24.com