Mengenal Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK DIRE)

Perusahaan properti sangat menyambut baik kebijakan paket ekonomi tahap  5 yang dikeluarkan oleh pemerintah . Program revaluasi dan juga Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK DIRE) dinilai sangat menarik.

Dari sisi pengembang, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat menarik.  Double tax hilang dan investor bisa ikut cari dana di KIK DIRE.

Sejauh ini baru Grup Lippo saja yang mengunakan opsi pendanaan ini, meskipun itu dilakukan  anak usahanya di Singapura. DIRE bentuknya seperti reksa dana, tapi dananya akan dibelikan aset riil, bukannya saham atau instrumen keuangan lainnya.

Dengan adanya DIRE maka perusahaan properti, infrastruktur, perhotelan dan rumah sakit akan mempunyai satu lagi alternatif pembiayaan. Sebelumnya mereka hanya bisa menggunakan bond, penjualan saham atau obligasi.

Skema DIRE,  sudah lazim digunakan di Singapura. Namun, di Indonesia skema pendanaan ini belum marak. Padahal, potensinya di Tanah Air sangat besar. Perkantoran di sepanjang Sentra Bisnis Sudirman bisa menjadi potensi right yang sangat besar.

 

Direktur Jenderal Pajak sebenarnya sudah mengadakan sosialisasi mengenai hal ini. Minarto mengatakan yang akan dibebaskan dari pajak berganda adalah PPh Final dan juga PPN. Adapun BPHTB masih dikenakan sebesar lima persen.

“Sebenarnya jika ingin menarik seperti di Singapura, BPHTB ikut dihilangkan sehingga pajaknya menjadi hilang sama sekali,” katanya.

Sebelumnya perusahaan DIRE akan dikenakan pajak PPh Final, PPN dan juga BPHTB. Total pajak yang dikenakan seluruhnya mencapai 20 persen. Namun, menurut Minarto, BPHTB saat ini berada pada kewenangan masing-masing pemerintah daerah dan kota dan tidak berada di pemerintah pusat.

“Tapi kebijakan ini sudah bagus karena pemerintah ingin memperdalam pasar. Cuma masalahnya siapa saja yang mau memanfaatkan kesempatan ini terlebih dahulu,” katanya.

Namun masih perlu aturan lebih lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan dan juga Kementerian Keuangan mengenai detail kebijakan tersebut. Jika serupa dengan yang dilakukan di Singapura maka perusahaan properti  akan mempunyai alternatif pembiayaan yang lebih lebar.
DIRE diartikan sebagai kumpulan uang pemodal yang oleh perusahaan investasi akan diinvestasikan ke bentuk aset properti baik secara langsung seperti membeli gedung maupun tidak langsung dengan membeli saham/obligasi perusahaan properti.

DIRE diwajibkan menginvestasikan minimum 80% dari dana kelolaannya ke real estate dimana minimum 50%nya harus berbentuk aset real estate langsung.

DIRE hanya bisa berinvestasi pada aset real estate karena itu kinerjanya sangat bergantung pada sektor properti. Maka beberapa hal mempengaruhi risiko, bisa dikarenakan :
Penyewa yang gagal bayar
Turunnya nilai property
Risiko likuiditas. Pada saat investor mencairkan dananya sehingga MI harus menjual asetnya, dimana menjual aset properti tidak selikuid menjual aset dipasar modal.
Yang Menjadi Batas Investasi DIRE adalah
a. Aset real estat, seperti membeli gedung perkantoran dan menyewakannya.
b. Aset yang berkaitan dengan real estat, seperti membeli saham/obligasi perusahaan property
c. Dalam bentuk kas atau setara kas
Saat ini Peraturan berkaitan yang Dikeluarkan BAPEPAM-LK yang Berhubungan Dengan DIRE
a. Peraturan No IX.C.15 tentang pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh Dana Invetasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
b. Peraturan No IX.C.16 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum DIRE
c. Peraturan No IX.M.1 tentang pedoman bagi MI dan bank kustodian yang melakukan pengelolaan DIRE
d. Peraturan No IX.M.2 tentang pedoman kontrak investasi kolektif DIRE

(Visited 1,424 times, 1 visits today)

redaksi

www.beritasaham24.com