Pemprov Banten Rencana Akusisi Bank Pundi

Rumor, Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Perbankan Nelson Tampubolon menuturkan, sebagai provinsi yang baru berdiri, Pemprov Banten berkeinginan untuk memiliki bank pembangunan daerah sendiri. Untuk memiliki BPD, menurut Nelson, Pemprov Banten tengah menjajaki akuisisi Bank Pundi.

“Bank Pundi dengan MNC kan batal, mungkin ada hambatan dalam proses negosiasi. Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten berencana mengakuisisi Bank Pundi,” ujar Nelson di Jakarta, Senin (23/11).

Pemprov Banten, menurut Nelson, kemungkinan akan mengambil porsi mayoritas saham Bank Pundi untuk dijadikan BPD. OJK pun akan memberikan ‘lampu hijau’ kepada Pemprov Banten untuk memiliki saham di atas ketentuan kepemilikan saham bank umum sebesar 40%. Namun, OJK masih menunggu pihak Bank Pundi menyampaikan rencana akuisisi tersebut secara formal.

“Sekarang mungkin prosesnya sedang due diligence, tapi sudah mendekati final. Sudah ada kesepakatan awal antara mereka. Kalau mau dijadikan BPD, mereka akan ambil saham mayoritas, dan karena yang mengakuisisi pemerintah provinsi, kami akan perbolehkan akuisisi di atas 40%,” terang dia.

Akuisisi tersebut, menurut dia, dapat dilakukan dengan rights issue atau pembelian saham dari pemegang saham lama. Saat ini mayoritas saham Bank Pundi atau sekitar 67,85% dimiliki oleh PT Recapital Advisors yang sekaligus menjadi pemegang saham pengendali. Selain Recapital, saham Bank Pundi dimiliki oleh IF Services Netherlands BV dan Pershing LLC masing-masing 13,34% dan 10,71% melalui pasar modal.

Sebelumnya, Ketua Tim Internal Pembentukan Bank Banten Soedibyo menjelaskan akuisisi bank yang akan menjadikan BPD Banten akan dilakukan melalui PT Banten Global Development (BGD) selaku badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Banten. Adapun salah satu persyaratan bank yang akan dijadikan sebagai Bank Banten sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan bergerak pada sektor pemberian kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam akuisisi tersebut, idealnya BGD dapat mengambil porsi mayoritas atau minimal sebesar 51%. Namun, jika bank yang akan diakuisisi memiliki banyak pemegang saham, pihaknya paling tidak dapat mengambil sekitar 30% saham agar bisa menjadi pemegang saham pengendali. Adapun dalam peraturan daerah (perda) pembentukan Bank Banten, BGD hanya bisa mengakuisisi bank yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp 2,7 triliun.

Pemprov Banten telah mengalokasikan dana Rp 950 miliar yang berasal dari dana APBD Banten untuk pembentukan BPD Banten. Sementara itu, Pemprov Banten juga masih memiliki sekitar 5,37% saham PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB). Saham BJB juga dimiliki oleh Pemerintah Kota Banten sebesar 7,76%.

Direktur Utama BJB Ahmad Irfan menuturkan, kendati membentuk bank baru, Pemprov Banten sejauh ini tidak berencana melepaskan sahamnya di BJB. “Mungkin memang mereka akan bentuk bank baru tapi mereka tetap akan punya saham di BJB,” terang dia.

(Visited 937 times, 1 visits today)

redaksi

www.beritasaham24.com